Bamsoet Dorong Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Hadapi Serangan Siber dan Disinformasi
Otentikindonesia.com – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI), Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Indonesia perlu segera membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN).
Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi ancaman perang generasi kelima yang kian nyata melalui serangan siber, disinformasi, dan infiltrasi digital yang menggerogoti stabilitas negara.
Berbicara dalam Rapat Pleno FKPPI secara daring, Kamis (19/6/2025), Bamsoet mengatakan bahwa ancaman keamanan nasional tidak lagi bersifat konvensional, melainkan lebih kompleks dan tidak kasat mata.
“Peperangan hari ini bukan lagi hanya soal senjata, tetapi data, informasi, dan teknologi. Kita menghadapi fifth generation warfare,” ujar Ketua MPR RI ke-15 itu.
Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia tercatat mengalami lebih dari 1,2 miliar serangan siber sepanjang tahun 2023, naik 30 persen dari tahun sebelumnya.
Serangan ini menyasar sektor strategis seperti pemerintahan, keuangan, layanan publik, dan pendidikan.
Di saat yang sama, lebih dari 204 juta pengguna internet di Indonesia menjadi sasaran empuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi disintegrasi yang mengancam persatuan nasional.
Bamsoet menyebut situasi ini sebagai “accelerated warfare”, di mana teknologi berkembang lebih cepat dari kesiapan sistem keamanan nasional.
“Karena itulah, DKN diperlukan sebagai pusat koordinasi lintas sektor yang langsung berada di bawah Presiden. Ini untuk menyatukan kekuatan TNI, Polri, BIN, BSSN, dan kementerian terkait agar bergerak cepat dan terukur,” jelasnya.
DKN, menurut Bamsoet, tidak hanya menangani ancaman militer, tapi juga mencakup keamanan digital, pengaruh asing di ruang publik, serta teknologi baru seperti artificial intelligence, blockchain, dan metaverse.
Ia menambahkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia telah lebih dulu membentuk lembaga serupa.
“Indonesia harus mulai beralih dari pola pikir reaktif ke pola pikir strategis. DKN adalah langkah konkret untuk memastikan negara tetap kuat dalam menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu,” tutup politisi Partai Golkar itu.
