Larangan KB oleh Wagub Kalbar Picu Kritik dari Mahasiswa

Marselinus, Kepala Bidang Advokasi Masyarakat KPMKB Nasional

Otentikindonesia.com Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat (KPMKB) menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang melarang masyarakat mengikuti program Keluarga Berencana (KB). KPMKB menilai pernyataan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tapi juga menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi masyarakat Kalbar yang masih berjuang melawan kemiskinan dan stunting.

“Larangan terhadap program KB justru bisa memperburuk situasi kemiskinan dan memperbesar beban sosial di Kalbar,” tegas Marselinus, Kepala Bidang Advokasi Masyarakat KPMKB Nasional, Rabu (19/6/2025).

Marsel menjelaskan, program KB selama ini telah terbukti membantu keluarga miskin dalam mengatur jumlah anggota keluarga, menekan angka stunting, dan meningkatkan kualitas hidup di berbagai daerah tertinggal. Ia menyayangkan pernyataan pejabat sekelas Wakil Gubernur yang justru bertentangan dengan arah pembangunan nasional dan hak masyarakat atas layanan kesehatan.

Lebih jauh, Marsel menilai bahwa Wakil Gubernur seharusnya lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah konkret di Kalimantan Barat, seperti:

* Tingginya angka pengangguran,
* Ketimpangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil,
* Persoalan pendidikan dan gizi anak,
* Keterbatasan infrastruktur dasar.

“Daripada melontarkan kebijakan yang membingungkan, sebaiknya fokus selesaikan persoalan yang benar-benar berdampak pada masyarakat. Pernyataan larangan KB itu bentuk kemunduran dan mencederai hak reproduksi rakyat,” lanjutnya.

KPMKB juga mengingatkan bahwa hak masyarakat untuk mengikuti program KB adalah bagian dari kebijakan nasional yang telah lama dijalankan dan harus dihormati oleh pemerintah daerah. Mereka mendesak agar pernyataan kontroversial tersebut segera dikoreksi untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi gangguan terhadap program-program kesejahteraan keluarga.

“Ini bukan hanya soal program, tapi soal masa depan keluarga dan anak-anak Kalbar. Pemerintah seharusnya memperkuat, bukan melemahkan,” pungkas Marsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup