PBHI Lampung: Suara dari Pati Jadi Alarm Kegagalan Negara Menegakkan Keadilan

Kondisi Kantor Bupati Pati dipenuhi oleh masa aksi. Dok: Ist

Otentikindonesia.com – Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Wilayah Lampung menyebut suara warga Pati, Jawa Tengah, yang hari ini menggema, sebagai panggilan moral untuk kebangkitan negeri.

Di tengah situasi sosial-politik yang penuh ketidakpastian, tuntutan itu mencerminkan keinginan rakyat akan keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan martabat.

“Kami menyaksikan langsung bagaimana ketimpangan kebijakan dan penegakan hukum yang diskriminatif menjadi akar penderitaan rakyat kecil. Dari petani yang tanahnya terancam ekspansi industri, nelayan yang dibatasi aksesnya ke laut, hingga buruh yang haknya dipangkas atas nama efisiensi,” kata Ketua PBHI Wilayah Lampung, Nandha Risky Putra pada Rabu, (13/8/2025).

Nandha menyebut kondisi itu sebagai potret

“negeri ngeri” hari ini, ketika hukum lebih sering menjadi alat kekuasaan ketimbang pelindung rakyat.

Menurutnya, Pati bukan sekadar kota pesisir utara Jawa, melainkan cermin banyak daerah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan struktural serupa:

1. Kriminalisasi pembela lingkungan dan agraria.

2. Minimnya akses bantuan hukum gratis dan berkualitas.

3. Pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh negara.

Dalam perspektif hukum dan HAM, kata Nandha, situasi ini menjadi alarm keras bahwa negara gagal menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warganya.

PBHI menyerukan empat langkah untuk menghentikan kriminalisasi rakyat, memastikan akses bantuan hukum gratis sesuai UU No. 16 Tahun 2011, mereformasi kebijakan agraria dan lingkungan yang berpihak pada rakyat, serta membangun sinergi lintas daerah agar suara-suara lokal terdengar di tingkat nasional.

“Suara dari Pati adalah pengingat keras: negeri ini milik rakyat, dan hukum ada untuk rakyat. Kebangkitan hanya mungkin terjadi jika negara berpihak pada keadilan dan kemanusiaan,” ujar Nandha.

PBHI, katanya, akan terus berdiri di garis depan memastikan suara rakyat tidak tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup