BADKO HMI Riau-Kepri bersama KAMMI Riau menyatakan akan menggelar dialog interaktif lintas pihak sebagai tindak lanjut perjuangan Terkait PT Sambu Guntung
Pekanbaru, _23 Desember 2025. Setelah dua kali menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Riau, terkait dugaan pelanggaran hak tenaga kerja (PHK sepihak), ketidakjelasan realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR), serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, BADKO HMI Riau-Kepri bersama KAMMI Riau menyatakan akan menggelar dialog interaktif lintas pihak sebagai tindak lanjut perjuangan moral dan sosial tersebut.
Dialog ini akan dilaksanakan besok (24 Desember 2025) di Bert Coffe Kubang Raya Pekanbaru, dengan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau, serta Aktivis lingkungan hidup Provinsi Riau.
Ahmad Zainuri, Ketua BADKO HMI Riau – Kepri dalam pernyataannya menyebut bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk konsistensi perjuangan HMI terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami tidak ingin perjuangan ini berhenti di jalanan. Dialog ini menjadi ruang untuk membuka fakta, mengurai akar masalah, dan mencari solusi konkret agar hak-hak pekerja terpenuhi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan PT Pulau Sambu Guntung dijalankan dengan benar,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua KAMMI Riau menambahkan bahwa persoalan PHK sepihak dan dugaan pencemaran lingkungan bukan hanya masalah perusahaan, tetapi menyangkut hajat hidup masyarakat sekitar.
“KAMMI berdiri bersama rakyat. Kami ingin perusahaan besar seperti PT Pulau Sambu Guntung menjalankan kewajibannya sesuai regulasi tenaga kerja dan lingkungan. Dialog ini diharapkan menjadi momentum transparansi dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Kedua organisasi mahasiswa Islam ini juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal hasil dialog tersebut dan siap melakukan langkah hukum maupun aksi lanjutan bila ditemukan pelanggaran serius.
Rilis ini menjadi penegasan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga hadir sebagai jembatan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi, untuk menciptakan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning.
