SK Karateker PPM Lampung Diprotes, Dugaan Konflik Kepentingan Menguat
Otentikindonesia.com – Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Panca Marga (PPM) menunjuk Slamet Riadi sebagai Ketua Karateker Pengurus Daerah (PD) PPM Provinsi Lampung menuai gelombang penolakan keras dari internal organisasi.
Alih-alih meredam dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda), kebijakan tersebut justru dinilai memperuncing konflik dan memicu kegaduhan baru di tubuh PPM Lampung.
Penunjukan Slamet Riadi yang menggantikan Herbert tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PP PPM yang diterbitkan belum lama ini.
Namun keputusan strategis itu langsung dipersoalkan sejumlah pengurus PD maupun Pengurus Cabang (PC) PPM di Lampung.
Mereka menilai PP PPM telah mengabaikan prinsip netralitas dan demokrasi internal organisasi.
Penolakan menguat lantaran Slamet Riadi diketahui akan maju sebagai calon Ketua definitif PD PPM Lampung pada Musda mendatang.
Kondisi ini memunculkan dugaan konflik kepentingan yang serius.
“Ini jelas tidak fair. Karateker itu seharusnya netral, bukan justru orang yang akan maju sebagai calon ketua. Di mana posisi objektif PP?” ujar salah satu pengurus PPM Lampung, Sabtu (31/1/2026, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, karateker berfungsi sebagai figur independen yang bertugas mempersiapkan Musda secara jujur, adil, dan transparan.
Penunjukan calon kontestan sebagai karateker dinilai berpotensi mencederai proses demokrasi internal.
“Karateker itu wasit, bukan pemain. Kalau wasitnya sudah berpihak sejak awal, ini berbahaya dan bisa memecah organisasi,” tegasnya.
Tak hanya soal Slamet Riadi, polemik juga merembet pada jumlah karateker, yang sebelumnya 4 menjadi lima orang, dan masuknya nama Hadie dalam struktur karateker tersebut.
Hadie disebut bukan pengurus sebelumnya dan dipertanyakan kapasitas serta legalitasnya untuk mewakili PD PPM Lampung.
“Hadie ini kapasitasnya apa? Bukan pengurus PD sebelumnya, tiba-tiba masuk dalam karateker. Ini tidak bisa diterima,” kata sumber lainnya.
Ia menegaskan, meskipun Ketua Umum PP PPM memiliki hak prerogatif, kewenangan itu tidak boleh keluar dari aturan organisasi.
Musda PPM sejatinya bertujuan menyatukan, bukan memecah belah.
“Kalau kebijakan PP tidak benar dan sarat kepentingan, berarti tujuan organisasi sudah menyimpang. Ini harus dilawan secara terbuka,” ujarnya.
Penolakan juga diperkuat dengan tuntutan agar seluruh penunjukan karateker divalidasi secara transparan oleh PP PPM dan diketahui LVRI Lampung, termasuk keabsahan status keanggotaan sebagai anak atau cucu veteran (Ancuvet).
Sejumlah nama yang ditunjuk, seperti Agusri dan Hadie, disebut bukan Ancuvet.
“Agusri maupun Hadie itu bukan anak cucu veteran. Mereka mengklaim punya SKEP, tapi yang ditunjukkan hanya fotokopi. Kami minta verifikasi resmi dan transparan dari PP PPM dan diketahui oleh LVRI daerah, bukan sekadar klaim. Berkas verifikasi tersebut dilegalisir oleh LVRI daerah, dalam hal ini DPD LVRI Lampung,” tegas sumber ini.
Menurutnya, bukan pihak Lampung yang harus membuktikan, melainkan PP PPM yang wajib mempertanggungjawabkan keputusannya secara terbuka dan sah.
“Kalau PP yang membuat keputusan, PP yang harus menjelaskan secara transparan keabsahannya. Jangan asal tunjuk orang dengan alasan demi cepatnya Musda,” katanya.
Sejarah internal organisasi juga ikut disorot. Pada Munaslub PP PPM di Ancol tahun 2024 lalu, kepengurusan PPM Lampung di bawah kepemimpinan Rj Agung Caropeboka diketahui memberikan dukungan penuh kepada Ketua Umum terpilih, Patriani Paramita Mulia.
Fakta tersebut memperkuat kecurigaan sebagian kader bahwa penunjukan karateker saat ini sarat kepentingan dan berpotensi memicu konflik berkepanjangan.
Sejumlah pengurus memperingatkan, jika SK penunjukan karateker tidak segera dievaluasi, kepercayaan kader terhadap mekanisme organisasi akan terkikis.
Mereka mendesak PP PPM untuk meninjau ulang keputusannya, bersikap netral, serta menjunjung nilai keadilan demi menjaga soliditas Pemuda Panca Marga.
Hingga berita ini diturunkan, PP PPM belum memberikan pernyataan resmi terkait penolakan yang berkembang di internal PD dan PC PPM Provinsi Lampung.
Ketegangan internal diperkirakan terus menghangat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Musda PD PPM Lampung. (*)
