Sorotan Tajam atas 8 Tahanan Kabur di Polres Way Kanan, BADKO HMI Sumbagsel Desak Polda Lampung Evaluasi Total
otentikindonesia.com, Lampung – Belum selesai permasalahan 4 tahanan yang kabur di Mapolda Lampung, kini 8 tahanan yang melarikan diri dari Polres Way Kanan kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Peristiwa pelarian tahanan ini memicu kritik luas karena menunjukkan persoalan pengamanan yang dinilai belum tuntas diselesaikan oleh aparat penegak hukum di wilayah Lampung.
Insiden kaburnya delapan tahanan tersebut bukan kali pertama terjadi dalam lingkup kepolisian daerah Lampung. Sebelumnya, pada Desember 2023, kasus serupa terjadi di Mapolda Lampung sehingga publik mempertanyakan keseriusan pembenahan internal yang seharusnya dilakukan setelah kejadian pertama.
Peristiwa berulang dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun ini menimbulkan asumsi bahwa sistem pengamanan tahanan belum mengalami perbaikan signifikan. Banyak pihak menilai kejadian tahanan melarikan diri menjadi indikator lemahnya pengawasan serta kurang optimalnya pelaksanaan tugas aparat kepolisian.
Kasus 8 tahanan kabur di Polres Way Kanan dianggap sebagai pukulan serius terhadap kinerja kepolisian daerah Lampung. Insiden tersebut tidak hanya menyangkut aspek keamanan fasilitas tahanan, tetapi juga menyentuh integritas aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Umum BADKO HMI Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, secara tegas menyoroti kejadian tersebut dan menyebut adanya kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahanan. Ia menilai kejadian yang terjadi untuk kedua kalinya ini memperlihatkan bahwa evaluasi sebelumnya tidak berjalan efektif.
Menurut Tommy, kondisi semakin memprihatinkan karena jumlah tahanan yang kabur kali ini lebih banyak dibanding peristiwa sebelumnya. Hal tersebut dinilai memperkuat anggapan bahwa sistem keamanan tahanan masih memiliki celah serius yang belum diperbaiki secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa pengulangan kasus pelarian narapidana dapat merusak citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Ketika tahanan kembali berhasil meloloskan diri, publik menjadi ragu terhadap profesionalisme aparat dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara konsisten.
Tommy juga mendesak Polda Lampung untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan tahanan kabur, baik kasus empat tahanan di Mapolda Lampung pada Desember 2023 maupun delapan tahanan yang melarikan diri dari Polres Way Kanan pada Februari 2025. Desakan tersebut mencakup permintaan agar aparat menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas institusi.
Transparansi informasi dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang terdampak akibat kejadian berulang ini. Keterbukaan perkembangan kasus diharapkan menjadi bukti keseriusan aparat dalam menindaklanjuti persoalan keamanan tahanan secara profesional.
Selain penyelesaian kasus, Ketua Umum BADKO HMI Sumbagsel juga mendesak jajaran Polda Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan tahanan. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup aspek pengawasan personel, prosedur operasional, hingga kesiapan sarana dan prasarana ruang tahanan.
Langkah evaluasi total dianggap penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang di wilayah hukum Polda Lampung. Pembenahan sistemik dinilai menjadi satu-satunya cara untuk mencegah kebocoran keamanan yang berpotensi merugikan proses penegakan hukum.
Peristiwa tahanan kabur juga menjadi pengingat bahwa keamanan fasilitas penahanan merupakan bagian krusial dari sistem peradilan pidana. Ketika pengawasan lemah, proses hukum terhadap para tersangka dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil turut menilai bahwa reformasi internal kepolisian harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan. Penguatan disiplin aparat serta peningkatan standar pengamanan dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kredibilitas lembaga penegak hukum.
Kasus pelarian tahanan di Lampung kini menjadi perhatian publik secara luas karena mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola keamanan institusi. Desakan evaluasi menyeluruh yang disampaikan BADKO HMI Sumbagsel diharapkan menjadi momentum pembenahan serius demi menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia.
