Direktur IPR Nilai Menteri P2MI Jadi Beban Kabinet, Layak Masuk Daftar Reshuffle
Otentikindonesia.com – Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengkritik pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang menyarankan masyarakat mencari kerja ke luar negeri untuk mengatasi pengangguran.
Menurut Iwan, pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pernyataan itu mengerdilkan semangat pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang fokus membuka lapangan kerja secara masif di dalam negeri,” ujar Iwan, Sabtu (28/6).
Iwan mencontohkan program hilirisasi sektor pertambangan yang digagas Presiden Prabowo, serta target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan Wapres Gibran. Menurutnya, pernyataan Karding justru melemahkan komitmen besar tersebut.
“Kalau tidak bisa memberi solusi, minimal jangan menambah kontroversi. Pernyataan Karding jelas kontraproduktif,” tegasnya.
Iwan juga menyinggung pernyataan Sekjen Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menyebut adanya sejumlah menteri ‘beban’.
Menurutnya, hal ini merupakan sinyal kuat bahwa reshuffle kabinet bisa segera dilakukan.
“Dan saya kira, Abdul Kadir Karding layak dievaluasi. Kinerjanya tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden,” ujarnya.
Selain Karding, Iwan turut menyoroti kinerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dinilai menimbulkan polemik terkait terbitnya SK pengalihan empat pulau Aceh ke Sumatera Utara, hingga membuat Presiden harus turun tangan.
Ia juga menyebut nama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang kerap disinggung dalam kasus judi online.
“Sudah saatnya Presiden melakukan penyegaran kabinet. Menteri-menteri yang tidak sejalan dengan visi besar pemerintahan harus dievaluasi,” tutup Iwan.
