KELAYAKAN PEMEKARAN HANYA HADIR DI MOMENTUM POLITIK.
Otentik Indonesi- Isu pemekaran wilayah di Indragiri Hilir (Inhil) mencuat dan berkembang sejak awal tahun 2000-an, dengan alasan pemerataan pembangunan, luasnya wilayah, dan sulitnya akses pelayanan di daerah pesisir. Usulan ini mencakup pembentukan kabupaten baru seperti Indragiri Utara dan Indragiri Selatan, yang didorong oleh tokoh masyarakat dan anggota DPD RI serta didukung oleh DPRD Riau, sebagai upaya strategis untuk mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan di wilayah Inhil.
ungkap dari sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Islam cabang Tembilahan Jalaluddin dasar untuk melakukan pemekeran suda pantas dan harus di realisasikan karna setiap momentum Politik atau pesta demokrasi selalu di jadikan motor untuk berkampanye.
bicara kelayakan tentu ada perbandingan saya anggap ini beberapa poin menjadikan kelayakan nya.
Luas Wilayah dan Akses Sulit:
Inhil memiliki wilayah yang sangat luas dan banyak terdiri dari pulau-pulau, sehingga sulit bagi satu pemerintahan kabupaten untuk menjangkau semua daerah secara merata.
Pemerataan Pembangunan:
Pemekaran diharapkan dapat mempercepat dan meratakan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik ke daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
Keterbatasan Anggaran:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil yang tidak memadai untuk membiayai tantangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah menjadi salah satu alasan pemekaran.
Perkembangan Terbaru
Pencabutan Moratorium DOB:
Usulan pemekaran wilayah ini kembali mencuat dan mendapat momentum setelah DPD RI mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Kajian Kelayakan:
Pembahasan pemekaran Inhil, yang direncanakan menjadi dua kabupaten baru (Indragiri Selatan dan Indragiri Utara), telah mencapai tahap kajian kelayakan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Dukungan Pihak Terkait:
Anggota DPRD Riau dan tokoh masyarakat mendukung usulan ini karena dianggap memiliki landasan kuat dan potensi ekonomi untuk mandiri.
Tujuan Utama Pemekaran
Mempercepat Pembangunan:
Melalui pembentukan kabupaten baru, diharapkan pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran di berbagai wilayah.
Meningkatkan Pelayanan Publik:
Dengan adanya pemerintahan yang lebih kecil, pelayanan publik kepada masyarakat akan lebih responsif dan efisien.
Mendorong Keadilan Pembangunan:
Pemekaran akan mendorong pemerataan pembangunan secara adil di seluruh wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
MENGINGATKAN KEMBALI APA YANG PERNA DI UNGKAP BUPATI DAN WAKIL BUPATI INHIL SEKARANG
YANG SEPAMAT DI DORONG SEBAGAI VISI MISI.
Haji Herman: Inhil Harus Pemekaran
Haji Herman: Inhil Wajib Dilakukan Pemekaran
Jika Terpilih Jadi Bupati, Haji Herman Prioritaskan Pemekaran Inhil Utara dan Selatan
TEMBILAHAN, Marwahrakyat.com – Upaya pemekaran Indragiri Utara dan Indragiri Selatan dari dulu didengungkan. Namun sampai saat ini pemekaran tersebut tidak terealisasi seperti yang diharapkan Masyarakat.
Upaya pemekaran selalu dijadikan isu yang sangat seksi dijadikan alat politik untuk kepentingan para politisi mendongkrak elektabilitas dan popularitas untuk menarik simpati Masyarakat.
Namun isu pemekaran ini diharapkan oleh Haji Herman tidak lagi dijadikan sebagai alat politik, tapi memang harus direalisasikan untuk pemerataan pembangunan mengingat wilayah Kabupaten Inhil sangat luas.
“Dulu dijadikan isu, tapi hari ini memang harus kita jadikan, jadikan hal yang konkrit (harus direalisasikan_red),” kata Haji Herman Calon Bupati Inhil, Selasa (8/10/2024).
Haji Herman mengatakan Inhil wajib dilakukan pemekaran karena wilayah Inhil sangat luas, 200 lebih desa dan kelurahan dengan rentang jarak yang sangat jauh. Tentunya memakan anggaran APBD sangat besar.
“Dari Pulau Burung ke ibu kota kabupaten memakan waktu 4 jam. Tentu saja harus dilakukan pemekaran. Ini jangan hanya jadi wacana, harus dilakukan,” paparnya.
Maka dari itu, sambungnya, pemekaran Inhil Utara dan Inhil Selatan masuk dalam visi misi program prioritas Pasangan Calon (Paslon) Haji Herman-Yuliantini nomor urut 4 yang harus direalisasikan.
“Kenapa saya masukkan dalam visi misi, karena kalau kita menang jadi Bupati Inhil, paling lambat 6 bulan sudah harus di Perda kan sebagai pedoman kerja kita lima tahun kedepan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Haji Herman mengatakan, pemekaran merupakan hal yang sangat penting direalisasikan jika ditinjau dari aspek potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Inhil Utara dan Inhil Selatan.
“Inhil Utara dan Inhil Selatan memiliki potensi yang sangat besar. Secara kasat mata, Inhil Selatan memiliki potensi pertambangan. Disana ada batu bara dan galian C. Belum lagi potensi perkebunan dan wilayah wisata,” sambungnya.
Wilayah Inhil Selatan memiliki lokasi wisata yang sangat bagus dikembangkan. Namun hal tersebut harus didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses penunjang peningkatan perekonomian Masyarakat.
“Dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit kita bangun pembangunan jalan dari Pengalihan sampai ke Pekan Tua dengan nilai kurang lebih 50 miliar. Pembangunan jalan dari Sungai Ara sampai Kilo 8 dengan nilai 23 miliar,”
“Belum lagi di Pulau Kijang jembatannya kita perbaiki. Dalam waktu dekat jalan di Sungai Gergaji akan dilakukan skrap. Nanti kita akan turun lapangan meninjau pembangunan itu,” sambungnya menjelaskan.
Begitu juga wilayah Inhil Utara yang memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan serta perkebunan kelapa yang sangat luas. Maka dari itu pemekaran wajib harus direal demi pemerataan pembangunan.
Salah satu syarat pemekaran adalah ketersediaan rumah sakit (RS). Untuk itu Haji Herman telah mendatangi Menteri Kesehatan (Menkes) mengkoordinasikan pembangunan rumah sakit di Inhil Selatan.
“Menkes telah meminta/menawarkan ke kita untuk dibangun persiapan RS. Syaratnya dicari Puskemas yang memiliki lahan kurang lebih 1 hektare untuk mengupgrade dari Puskesmas menjadi RS,” terangnya.
Haji Herman berjanji akan berkoordinasi dengan Kemenkes mengenai pembangunan RS tersebut. Karena ketersediaan lahan seperti persyaratan pembangunan RS tersebut akan terpenuhi.
“Kita akan komunikasi kepada kementrian untuk menindaklanjuti hal itu,” ungkapnya.
Terakhir Haji Herman menuturkan, pemekaran wilayah Inhil Utara dan Inhil Selatan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kendali dengan wilayah yang lebih sempit, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pemekaran daerah secara langsung memberikan dampak terhadap tata kelola dan mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.
“Rentang kendali yang lebih efektif dan efisien oleh pemerintah diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah baik Inhil Utara dan Selatan,” tukasnya..
