PBHI Lampung Gelar Musyawarah Wilayah Ke-VI, Fokus pada Regenerasi Kepemimpinan dan Keadilan Ekologis
Otentikindonesia.com, Bandar Lampung – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-VI pada Kamis, 26 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PBHI Lampung ini menjadi titik penting dalam regenerasi kepemimpinan dan merumuskan strategi advokasi untuk menanggapi isu hukum dan HAM di daerah tersebut.
Muswil yang dihadiri oleh pengurus wilayah, anggota, dan perwakilan dari Pengurus Nasional PBHI ini juga menjadi forum penting untuk merumuskan langkah strategis dalam menjawab tantangan hukum dan hak asasi manusia yang semakin kompleks, terutama di tengah dinamika sosial yang berkembang di Lampung. Tema yang diangkat adalah “Regenerasi Kepemimpinan Guna Menegakan Bantuan Hukum dan Merawat Hak Asasi Manusia Demi Terwujudnya Keadilan Ekologis Bagi Masyarakat”.
Musyawarah yang penuh antusiasme ini juga menetapkan Naufal Alman Widodo, S.H., sebagai Ketua PBHI Lampung untuk periode 2026-2030, menggantikan Nanda Riski Putra, S.H. Keputusan ini menandai langkah penting dalam perjalanan organisasi yang berfokus pada peningkatan bantuan hukum bagi masyarakat dan penguatan kapasitas advokasi di wilayah tersebut. Menurut Naufal, ke depannya PBHI Lampung akan lebih proaktif dalam melakukan edukasi hukum kepada masyarakat untuk memberdayakan mereka dalam bidang hukum atau legal empowerment.
Fokus utama yang ditekankan dalam Muswil Ke-VI ini adalah penguatan keadilan ekologis, terutama dalam kaitannya dengan konflik agraria dan perlindungan terhadap aktivis lingkungan. Selain itu, Naufal juga menyoroti pentingnya peran paralegal di daerah pelosok Lampung yang sering kali kesulitan mengakses bantuan hukum. Dengan ini, PBHI Lampung berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di tingkat akar rumput.
Sebagai tambahan, Tommy Perdana Putra, Anggota Majelis Anggota Wilayah (MAW) PBHI Lampung, berharap regenerasi kepemimpinan ini bukan hanya sekedar pergantian figur, namun juga sebuah pembaruan komitmen yang lebih konkret dalam mewujudkan keadilan ekologis. Tommy menekankan bahwa perubahan ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum di Lampung dan menjadikan PBHI Lampung sebagai mitra yang lebih strategis dalam perjuangan hak asasi manusia.
Dalam sesi diskusi, isu-isu krusial terkait keadilan ekologis dan perlindungan hak asasi manusia di Lampung mendapat perhatian khusus. Isu seperti konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan besar serta perjuangan aktivis lingkungan dalam mempertahankan hak atas tanah menjadi sorotan utama dalam musyawarah tersebut. Para peserta musyawarah sepakat bahwa PBHI Lampung harus lebih terlibat dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan masyarakat serta memberikan pendampingan hukum yang lebih intensif.
Selain itu, Muswil Ke-VI juga membahas tentang pentingnya penguatan kapasitas paralegal di wilayah pelosok yang selama ini minim mendapatkan perhatian. Naufal Alman Widodo, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa PBHI Lampung akan berfokus untuk memberikan pelatihan hukum kepada masyarakat setempat. Ini dimaksudkan agar mereka dapat memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar mereka.
Tidak hanya itu, regenerasi kepemimpinan dalam tubuh PBHI Lampung diharapkan dapat memperkuat jaringan advokasi yang sudah ada dan memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang terstruktur. Dalam rangka ini, PBHI Lampung juga berencana untuk meningkatkan koordinasi dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia, terutama dalam konteks keadilan ekologis.
Pada kesempatan yang sama, Tommy Perdana Putra mengungkapkan harapan besar agar PBHI Lampung mampu menjadi katalisator perubahan yang membawa dampak nyata di lapangan. Ia mengingatkan bahwa meskipun banyak tantangan yang dihadapi, regenerasi kepemimpinan ini merupakan langkah awal yang strategis untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan yang baru, PBHI Lampung diharapkan tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dalam rencana jangka panjang, PBHI Lampung berkomitmen untuk menjadi organisasi yang tidak hanya bergerak di bidang hukum, tetapi juga turut mengedukasi masyarakat untuk memahami pentingnya hak-hak mereka. Dengan berbagai program dan strategi yang sedang disusun, PBHI Lampung berharap dapat mendorong perubahan yang lebih besar di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang tentu saja akan berdampak positif bagi masyarakat Lampung secara keseluruhan.
Reporter: Muhammad Hafiz Akbar
Foto: Adinda Bintang Maharani
